Free tools Windows power users keep installed
One-click scans. No signup required.
Aturan utama persaingan usaha di Indonesia adalah UU No. 5 Tahun 1999, yang telah diubah, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023. KPPU berperan dalam penegakan hukum persaingan dan memberi saran kebijakan kepada pemerintah. Merger dan akuisisi tidak otomatis dilarang: yang menjadi perhatian hukum adalah apakah transaksi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Frasa “Kebijakan Regulasi Ekonomi dan Antitrust” sendiri tidak mengidentifikasi satu PDF tertentu. Tanpa informasi seperti penulis, penerbit, atau edisi, uraian berikut adalah panduan tentang kerangka hukum persaingan usaha Indonesia, bukan ringkasan atau atribusi kepada dokumen tertentu.
Apa aturan antitrust di Indonesia?
“Antitrust” lazim dipakai untuk menyebut aturan yang melindungi persaingan dan membatasi praktik monopoli. Dalam konteks Indonesia, aturan pokoknya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Catatan JDIH KPPU menyebut undang-undang ini diundangkan pada 5 Maret 1999 dan masih berlaku. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan, termasuk melalui peraturan tentang Cipta Kerja yang mencakup UU No. 6 Tahun 2023.
Karena itu, teks asli 1999 sebaiknya tidak dibaca sendirian sebagai gambaran lengkap aturan yang berlaku. Untuk memahami ketentuan saat ini, pembaca perlu memperhatikan perubahan undang-undang dan peraturan pelaksananya.
#1 Best Overall
Peraturan utama dan fungsinya
| Peraturan | Peran dalam kerangka persaingan |
|---|---|
| UU No. 5 Tahun 1999 | Undang-undang utama yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; status dan catatan perubahannya tercantum di JDIH KPPU. |
| PP No. 44 Tahun 2021 | Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan larangan dalam UU persaingan usaha; tercantum dalam katalog peraturan KPPU. |
| PP No. 57 Tahun 2010 | Peraturan pemerintah tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; tercantum dalam katalog peraturan KPPU. |
Apa tugas KPPU?
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Perannya juga bersinggungan dengan regulasi ekonomi yang lebih luas: KPPU dapat memberikan saran dan rekomendasi apabila menilai kebijakan pemerintah perlu diubah atau perlu mempertimbangkan undang-undang persaingan usaha.
Kedua fungsi itu berbeda. Penegakan hukum berkenaan dengan penerapan larangan persaingan usaha, sedangkan saran kebijakan ditujukan kepada pemerintah dalam pembentukan atau perubahan kebijakan. Keduanya berkaitan dengan upaya menjaga persaingan, tetapi saran kebijakan bukan pengganti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana.
Apakah merger dan akuisisi dilarang di Indonesia?
Tidak sebagai kategori. Dalam FAQ-nya, KPPU menjelaskan bahwa merger, peleburan, dan pengambilalihan saham menjadi masalah hukum persaingan apabila tindakan tersebut mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penjelasan itu mengaitkan penilaian dengan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 serta PP No. 57 Tahun 2010. Lihat FAQ KPPU untuk jawaban resminya.
Implikasinya, pertanyaan yang relevan bukan sekadar apakah dua perusahaan bergabung, melainkan apakah transaksi tersebut menimbulkan dampak persaingan yang dilarang. Jadi, jangan menyamakan kewajiban atau mekanisme penilaian transaksi dengan larangan menyeluruh terhadap merger dan akuisisi.
Reformasi apa yang sedang dibicarakan?
Dalam artikel tertanggal 5 Desember 2025 tentang aksesi OECD, KPPU mengidentifikasi beberapa agenda reformasi hukum persaingan. Artikel itu membahasnya sebagai prioritas atau usulan pembaruan dan menyebut bahwa revisi undang-undang diperlukan; artikel tersebut bukan bukti bahwa perubahan itu sudah berlaku. Baca artikel KPPU tentang aksesi OECD dan reformasi hukum persaingan.
| Agenda yang dibahas | Perubahan yang diusulkan | Status yang dapat disimpulkan dari artikel KPPU |
|---|---|---|
| Program leniency | Mengembangkan program leniency sebagai salah satu agenda pembaruan hukum persaingan. | Diidentifikasi sebagai agenda reformasi; artikel tersebut tidak menetapkannya sebagai aturan yang sudah berlaku. |
| Pemberitahuan merger | Menggeser pemberitahuan transaksi dari post-notification ke pre-notification. | Diidentifikasi sebagai agenda reformasi yang memerlukan perubahan undang-undang; bukan bukti bahwa kewajiban pre-notification sudah berlaku. |
Usulan tersebut menyentuh persoalan kebijakan yang berbeda: kepastian hukum dan dasar kewenangan, waktu serta prediktabilitas penilaian merger, kemampuan mendeteksi dan menangani kartel, serta keseimbangan antara persaingan, efisiensi, dan kepentingan publik. Artikel KPPU itu mengangkat agenda reformasi, bukan membandingkan dampaknya atau menetapkan bahwa satu pilihan pasti lebih unggul. Sebelum mengandalkan ketentuan notifikasi untuk transaksi tertentu, periksa undang-undang dan aturan pelaksana yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
Rank #4
Di mana mencari bacaan lanjutan?
Untuk pembaca yang ingin mempelajari hukum persaingan secara lebih mendalam, katalog buku KPPU mencantumkan Buku Teks Hukum Persaingan Usaha – Edisi Ketiga (2025), serta judul terkait modernisasi hukum persaingan untuk ekonomi digital dan perbandingan aturan Indonesia dengan standar internasional. Informasi tersebut dapat ditelusuri di katalog buku KPPU.
Quick Recap
Best Value
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.
